Bunuh diri massal akibat miskin dan lapar

M Rizal Ismail (Wawancara Harian Terbit)
Tanggal : 07 Jan 2011
Sumber : Harian Terbit


JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono harus bertanggungjawab terhadap semakin meningkatnya warga melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan juga terlilit utang. Juga bertanggung jawab atas semakin meningkatnya jumlah orang miskin dan yang kelaparan. Meski jumlah orang miskin terus bertambah, pemerintahan SBY tidak melakukan apa-apa untuk mengatasinya. SBY lebih mengutamakan kebijakan pencitraan dirinya.

Demikian ditegaskan ekonom M. Rizal Ismail, pengamat politik UI Prof Dr Iberamsjah, dan tokoh muda Fajroel Rachman yang dihubungi Harian Terbit secara terpisah, Jumat pagi (7/1). Ketiganya menilai, jika kondisi kemiskinan itu dibiarkan sehingga jumlahnya semakin banyak, tentu menimbulkan gejolak di masyarakat.

M. Rizal Ismail mengemukakan, Selama pemerintahan SBY rakyat makin miskin, dan itu mendorong mereka melaku-kan aksi bunuh diri karena tak mampu membeli beras atau membayar utang. "Celakanya, meski kecenderungan bunuh diri karena kemiskinan dan kelaparan itu mulai meningkat, saya tidak melihat kebijakan SBY pro rakyat. Lihat saja semua kebijakan ekonominya tidak ada yang mengarah untuk membantu masyarakat bawah. Bahkan sembilan jurus untuk meredam gejolak harga bahan pangan di berbagai daerah yang telah dikeluarkan SBY itu hanya retorika belaka," ujar Rizal Ismail.

Prof Iberamsjah mengatakan, rakyat miskin tidak bisa makan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kerja Presiden lamban dan tidak cepat dan semua programnya hanya wacana serta rencana belaka. "Ini berarti Presiden SBY harus ikut bertanggung jawab bila terjadi bunuh diri massal akibat kemiskinan. Semua program SBY hanya omongkosong belaka. Buktinya kesejahteraan rakyat terabaikan," tegasnya.

Fajroel Rahman mengingatkan, jika kemiskinan terus meningkat dan dibiarkan, tentu akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Peristiwa kerusuhan zaman orde baru bisa terulang kembali karena hanya menjiplak program lama menjadi neo orba yaitu ekonomi baik, namun telah terjadi ketimpangan sosial.

"Presiden SBY hanya membanggakan pertumbuhan ekonomi, sementara telah terjadi ketimpangan sosial, ketimpangan antar kota dan desa, ketimpangan antarsektor dengan perusahaan, ketimpangan antar daerah. Ujung-ujungnya akan menimbulkan pemberontakan dan kerusuhan masyarakat," ucapnya.

SBY katanya, tidak pernah mau bergerak dengan cepat dan baru bergerak ketika rakyat mau mati saja. Beliau asyik di Istana dan ingin terkenal seperti artis, sementara rakyat miskin tidak diperhatikan sama sekali.

Sementara itu, pakar Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Prof M. Maksum mengatakan, keterpurukan ekonomi yang terjadi secara merata ini akibat dari gagalnya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Kebijakan ekonomi yang dijalankan sangat memanjakan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah hanya fokus untuk menekan harga pangan dan kebutuhan industri semurah-murahnya, tapi tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja secara masal.

Sehingga, kata dia, pertumbuhan ekonomi saling kejar-mengejar dengan tingkat inflasi. "Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah benar-benar gagal, upaya utamanya untuk menekan harga serendah-rendahnya saja tidak berhasil dan membuat perekonomian rakyat pedesaan dan daerah terpencil kian terpuruk," kata dia kepada Harian Terbit, Jumat (7/1).

Dia menuturkan, kesalahan utama yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan mengejar pengembangan ekonomi berbasis import based industry (IBI) yang tidak pernah terkejar selama ini. Sumber ekonomi berbasis domestik Domestik based industry (DBI), termasuk pangan, pertanian, pedesaan, perikanan dianaktirikan dan di celakakan dan semakin dimiskinkan.

Dia menyarankan, pemerintah mengubah kebijakan ekonomi yang ada menjadi ekonomi berbasiskan domestik dengan skema membuka lapangan pekerjaan yang luas, dan menyerap tenaga kerja dari dalam negeri, mewajibkan industry untuk menggunakan bahan baku dari local, serta memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di tanah air. (junaedi/arbi)