Minggu, 05 Desember 2010

SBY tunduk pada asing, rela korbankan rakyat

M Rizal Ismail (Wawancara Harian Terbit 04 Desember 2010)


JAKARTA - Kalangan DPR RI diminta untuk menolak pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menurut rencana akan mulai diberlakukan pemerintah Indonesia awal tahun 2011. Pengamat ekonomi dari Econit, Dr Hendry Saparini dan pengamat ekonomi Rizal Ismail menilai pembatasan BBM bersubsidi tersebut hanyalah kebijakan reaktif dan tanpa persiapan yang memadai serta tidak pro rakyat.

"Ini sebuah persiapan yang tergesa-gesa. Pemerintahan SBY terlalu tunduk pada kebijakan asing tanpa melihat dampak buruk yang akan terjadi di Indonesia terutama bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya dihubungi Harian Terbit, Sabtu (4/12).

Dia menjelaskan, pemerintah terlalu tunduk pada kesepakatan G-20 yang didalamnya terdapat ketentuan agar negara-negara anggota harus mengurangi subsidi energy dan BBM, atau tepatnya penerapan liberalisasi. Disatu sisi, kondisi di dalam negeri saat ini belum memadai untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Yang lebih mengherankan, tambahnya, PT Pertamina hanya dapat menyediakan 40 persen kebutuhan Pertamax atau BBM non subsidi dalam skala nasional bila kebijakan tersebut diterapkan. Artinya, pemerintah memberikan peluang besar bagi para investor asing untuk masuk. "Fenomena ini akan semakin menekan rakyat Indonesia dan kian melebarkan sayap broker-broker untuk bermain didalam kebijakan ini. Bahkan, tidak dapat dihindari munculnya pasar gelap dalam permainan BBM ini," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, baik dari aspek infrastruktur dan sarana dalam mendukung kebijkan juga belum memadai. Begitupun dengan lemahnya pengawasan yang ada karena sistem yang belum jelas. Sehingga, kebijakan pembatasan subsidi BBM memang sepantasnya ditinjau ulang hingga faktor-faktor pendukungnya telah siap.

Untuk saat ini, sarannya, ada beberapa hal yang perlu dibenahi yakni menghapuskan dan memberantas broker-broker, mewajibkan produsen-produsen minyak dalam negeri untuk menjual barangnya ke kilang-kilang dalam negeri, memperbaiki transportasi umum dan menghemat penggunaan energi dan BBM. "Pemerintah juga perlu mengaktifkan kembali program pemakaian energy alternatif yang dijalankan oleh masyarakat seperti pengguna-an batu bara, dan minyak jarak," tambahnya.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi MRI Research, Rizal Ismail menilai bila terjadi penarikan BBM subsidi akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Hal itu disebabkan BBM ini merupakan kebutuhan pokok dan mendasar dari masyarakat. "Apalagi kondisi ini diperburuk dengan kondisi politik yang tidak stabil juga kebutuhan pokok lainnya juga sudah tinggi. Ini sepertinya ada permainan dari perusahaan minyak dan negara asing," kata Rizal.

Menurutnya, rakyat saat ini dalam taraf yang sedang kesulitan hidup dan saat ini akan ditambah beban baru lagi. Pemerintah sepertinya telah mengabaikan amanat penderitaan rakyat.

"Sementara aspirasi asing yang bermain disini, oleh pemerintah ditanggapi dan ditindak lanjuti. Hal ini kental sekali dengan permainan kotor yang tidak mementingkan rakyat," tegasnya.

Rakyat, tandasnya, dipaksa untuk membeli pertamaks yang harganya mahal. Sementara premium yang murah di ekspor ke luar negeri. Ini merupakan permainan tingkat tinggi.

"Beban masyarakat akan terus bertambah dan rakyat tidak mengetahui harus bilang apa lagi. Pajak warteg akan diberlakukan dan subsidi BBM akan ditarik, sementara telah terjadi berbagai bencana di Indonesia , maka sudah lengkaplah penderitaan rakyat," ucapnya.

Kebijakan seperti itu, tambahnya bukan pro rakyat, namun ada unsur kepentingan pribadi dan cari untung. Ujung-ujungnya rakyat yang jadi objek penderita dan tidak mendorong ekonomi rakyat.

"Saya heran kenapa pemerintah selalu menurut kepada perintah negara asing. Semua masyarakat, sebenarnya sudah mengetahui karena masyarakat saat ini sudah pintar semua sehingga tidak mau dibodohi," tegas Rizal.

Pembodohan itu, regasnya lagi, sudah terlihat sejak bulan Juli 2010 kemarin dengan adanya kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa daerah. Hal ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat karena pemerintah selalu mengabaikan aspirasi rakyat kecil. (arbi/junaedi)

0 komentar:

Poskan Komentar