Selasa, 30 November 2010

Dinamika Politik Islam di Indonesia

M. Rizal Ismail (bahan khutbah)

Islam saat ini diterima di kalangan penguasa-penguasa lokal hingga akhirnya merambah kepada masyarakat secara umum. Terlepas dari serius, sekuler atau opportunisnya atau hanya untuk legitimasi saja mereka memeluk Islam, kita mendapati kenyataan bahwa Islam berkembang cepat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Proses Islamisasi yang relatif cepat ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan dan perlindungan penguasa-penguasa lokal terhadap penyebaran Islam.

Fakta sejarah ini menyadarkan pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia untuk menyatakan bahwa kekuasaan politik (negara) diperlukan sebagai sarana untuk menjamin dan melaksanakan ajaran- ajaran Islam secara umum. Pemikir Islam Indonesia Muhammad Natsir mengatakan bahwa Negara sebagai kekuatan dunia merupakan suatu hal yang mutlak bagi Islam, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.Pemimpin – pemimpin Islam menjelang proklamasi kemerdekaan telah berjuang keras agar pelaksanaan syariah Islam diakui secara konstitusional walaupun akhirnya gagal di tengah jalan. Adalah Piagam Jakarta yang merupakan puncak perjuangan pemimpin –pemimpin Islam dalam rangka pengakuan konstitusional pelaksanaan syariat Islam. Piagam Jakarta merupakan kompromi ideologis antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Namun ia hanya berumur kurang dari dua bulan setelah pernyataan tentang kewajiban pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret dari pembukaan UUD 45 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebenarnya menurut Ahmad Syafii Maarif (cendekiawan komprador barat), umat Islam tidak begitu dirugikan dengan dicoretnya tujuh kalimat itu jika para pelaku sejarah memahami penggantian tersebut dengan Ketuhanan Yang Maha Esa ?, sebagai simbol tauhid umat Islam yang mempunyai makna tersirat pelaksanaan syariat Islam hasil konsekuensi dari tauhid. Namun kenyataannya golongan nasionalis memahami berbeda penggantian tujuh kalimat tersebut. Nasionalis beranggapan bahwa Islam harus dipisahkan dari ideologi Negara demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Berangkat dari masalah ini, pemimpin-pemimpin Islam perlu melakukan usaha selanjutnya agar Islam mampu diterapkan dalam tata pemerintahan Indonesia. Tersebutlah kongres umat Islam pada tanggal 7-8 Nopemer 1945 di Yogyakarta yang merupakan cikal bakal terbentuknya Masyumi. Tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, PSII, Persis tercatat sebagai penggagas terbentuknya Masyumi. M. Natsir (Persis), Sukiman Wiryjo Senjojo (PII), Abikusno Tjokrosujono (PSII), A. Wahid Hasyim (NU) mereka adalah panitia kongres Nopember 1945 yang kemudian memutuskan bahwa : 1. Masyumi adalah satu-satunya partai Islam di Indonesia ; 2. Masyumi lah yang akan memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia. Dengan kata lain keberadaan partai Islam lain selain Masyumi tidak diakui lagi setelah keputusan konggres Nopember 1945.

Sejarah berkata lain, keputusan konggres dalam waktu singkat mendapat guncangan pada bulan Juli 1947 setelah SI menyatakan keluar dari Masyumi. SI berfungsi kembali sebagai partai politik. SI mendapat tawaran untuk bergabung dalam Kabinet Amir Syarifudin. Inilah guncangan pertama Masyumi memasuki masa-masa awal kemerdekaan.

Pukulan telak selanjutnya dialami Masyumi ketika NU keluar dari Masyumi dan muncul sebagai partai politik pada tahun 1952. Munculnya keinginan untuk berpolitik secara praktis barangkali menjadi penyebab NU keluar dari Masyumi. NU tergoda terhadap kekuasaan politik waktu itu. Selain itu perbedaan metode dan sarana mungkin menjadi sebab perpecahan sekalipun tujuan masih tetap sama.

Golongan Islam yang terpecah menjadi beberapa partai pada pemilu 1955 menghasilkan 44 % jumlah suara tak cukup sampai separuh dari seluruh jumlah kursi di parlemen maupun konstituante. Dengan demikian pengajuan dasar Islam sebagai dasar Negara tanpa suatu kompromi akan mengalami kegagalan. Artinya perlu kompromi-kompromi politik selanjutnya untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara.

NU sebagai salah satu partai Islam yang cukup diperhitungkan pada waktu itu telah merapat ke pemerintahan. Berbeda dengan Masyumi, NU lebih akomodatif terhadap pemerintah sehingga keberadaannya lebih ‘aman’ di hadapan penguasa. Sementara Masyumi, gerakan reformisnya sangat frontal menghadapi pemerintah sehingga penguasa cenderung menjaga jarak dengan Masyumi bahkan mewaspadai. NU lebih bisa ngemong pemerintah dengan selalu mendukung kebijakan-kebijakan penguasa khususnya saat pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Selain itu dukungan tokoh-tokoh NU terhadap konsep Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) menjadikan NU lebih bertahan lama di tampuk pemerintahan. Barangkali ini salah satu strategi moderat NU yang dilakukan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dipakai dalam sistem pemerintahan.

Kemudian bagaimana nasib Masyumi. Ia tersingkir dari percaturan politik karena sikapnya yang kurang akomodatif dengan penguasa. Arus kekecewaan muncul di daerah-daerah sehingga pemberontakan seperti PRRI/Permesta, DI/TII tidak bisa dihindari lagi. Tokoh-tokoh Islam yang sebagian mantan anggota Masyumi memilih untuk mendirikan Negara sendiri dengan Islam sebagai dasar ideologi Negara. Namun pemberontakan-pemberontakan kecil tersebut mampu diatasi Soekarno dengan kekuatan militernya hingga banyak tokoh-tokoh Islam yang dipenjarakan dan diasingkan sampai akhir usianya.

Menjelang akhir kekuasaan Soekarno, golongan Islam yang berafiliasi dengan pemerintah masih saja belum bisa menjadikan Islam sebagai Ideologi Negara. Sampai kekacauan G30 S PKI datang sehingga kekuasaan Soekarno bisa digulingkan digantikan masa-masa semu orde baru Soeharto.

Orde baru awal sepertinya memberikan keleluasaan bagi Islam untuk ikut membangun pemerintahan. Namun ternyata tidak demikian adanya. Soeharto dengan model represifnya mengebiri kebebasan Islam untuk berpolitik dengan memangkas organisasi peserta pemilu menjadi dua partai politik dan satu Golongan Karya. Partai Demokrasi Indonesia mengakomodasi kepentingan politik kaum nasiolalis, Partai Persatuan Pembangunan mengakomodasi kepentingan politik kaum Agamis sementara Golongan Karya mewakili kepentingan politik pemerintah.

Pemikiran-pemikiran kritis entah yang datang dari Islam maupun non Islam diabat habis pada masa orde baru.
Upaya yang mengarah pada reformasi kekuasaan dihadapi dengan tindakan represif pemerintah. Orde baru mampu membuat mekanisme kontrol sedemikian rupa sehingga stabilitas nasional bisa terjaga.

Kekuasaan orde baru sadar bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Untuk itu perlu pendekatan yang ‘cantik’ agar kekuatan mayoritas itu tidak menjadi ancaman bagi pemerintah. Maka dibentuklah organisasi-organisasi dan yayasan-yayasan Islam seperti ICMI, Yayasan Amal Bhakti Pancasila yang bertugas memberikan amal dan pembangunan tempat Ibadah bagi muslimin. Sementara ICMI mengakomodasi kaum pintar muslim untuk bersama-sama berperan dalam pembangunan. Tentunya organisasi-organisasi tersebut selalu dalam kontrol pemerintah agar ia berjalan sesuai dengan koridor yang telah diberikan.

Sebagai catatatn , ICMI ini dibentuk menjelang akhir pemerintahan Soeharto karena ia mendapat info dari Habibie bahwa golongan nasrani yang selama ini diberi kekuasaan penuh dan mandat untuk memimpin lembaga ekonomi dan militer ternyata sedang mempersiapkan kudeta politik untuk menggantikan rezim soeharto pada pemilu mendatang. Mendengar info tersebut Soeharto bergerak cepat melalui para menterinya untuk tiba2saja merangkul ummat islam dan para tokoh cendekiawan dan ulamanya yang selama ini dizalimi dan ditindasnya itu.jadi jelaslah ICMi dibentuk semata2 untuk tameng dan mengabdi bagi kepentingan strategiss Golkar dan rezim Soeharto yang merassa dikhianati para tokoh2 nas rani yang jadi pilar utama kekuasaannya selama ini.

Demikian orde baru membatasi kemungkinan kebebasan berpolitik terutama dari Golongan Islam. Walaupun terlihat kuat, orde baru sebenarnya rentan terhadap rongrongan kekuasaan. Kekecewaan dari pihak yang dikebiri terutama Islam, memunculkan gerakan bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa meledak bahkan mampu menggulingkan kekuasaan orde baru. Terbukti saat 1998 Soeharto bersama orde baru runtuh dan digantikan dengan reformasi.

Reformasi menawarkan kebebasan berpolitik yang sangat luas kepada siapa saja yang akan berusaha untuk mengatur Negara ini. Muncullah partai-partai Islam untuk mengikuti pemilu pertama masa reformasi. Dari rahim NU muncul Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan tentunya Partai Persatuan Pemangunan. Mereka mencari format baru strategi berpolitik agar nilai-nilai Islam mampu diakomodasi dalam sistem pemerintahan. Belajar dari masa lampau agar tidak terjerumus dalam kecelakaan sejarah.

Sekalipun terminologi syariat dan simbol2 Islam sekarang menjadi barang dagangan bagi para tokoh islam di partai berbasis islam ini, sebagian besar ummat Islam, sangat kecewa akan kinerja partai2 Islam tersebut, yang ternyata mereka hanya membela ummat islam menjelang kampanye dan pemilu semata, namun ketika duduk di kursi kekuassaan perilaku mereka tidak jauh berbeda dengan para pemimpin dan tokoh non Islam juga...lagi lagi rakyat dibodohi, dikhianati dan dan di tinggalkan, sekaligus akqidah dan amanah mereke juga na'uzubilllah makin tidak jelas warnanya.

0 komentar:

Poskan Komentar