Membengkaknya Hutang Luar Negeri dan korupsi Indonesia selama rezim SBY berkuasa

M. Rizal Ismail (Pakar Ekonomi dan Politik,  wawancara  21 May 2012   Harian Terbit Jakarta )


JAKARTA - Utang luar negeri terus menggunung lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Anehnya, utang negara begitu gede, tetapi rakyatnya semakin miskin.

Pengamat ekonomi MRI Research M. Rizal Ismail, mengatakan kondisi utang luar negeri Indonesia sangat memprihatinkan kelangsungan bangsa Indonesia. Bahkan telah menunjukan pada titik rawan karena sudah tergantung kepada luar negeri. "Pemerintah dan Presiden SBY sudah mengeluarkan kebijakan yang salah dengan cara utang keluar negeri,"kata Rizal  Ismail kepada Harian Terbit, Senin (21/5).

Bahkan, katanya, pemerintah telah mengajarkan hidup konsumtif kepada rakyatnya de-ngan jalan-jalan keluar negeri atau selalu menawarkan produk luar negeri. Banyak barang-barang impor dari luar negeri masuk ke Indonesia.

"Jika sudah banyak barang yang masuk, tentu saja menimbulkan keinginan masyarakat untuk berbelanja. Namun sayangnya, kemampuan rakyat untuk membeli barang-barang sangat minim, sehingga mengharuskan untuk utang. Utang rakyat makin menumpuk, utang pemerintah ke luar negeri pun semakin banyak," tegasnya.

Sayangnya lagi, menurut Rizal Ismail, utang luar negeri itu disinyalir dikorupsi oleh pejabat-pejabat negara lewat proyek APBN dan APBD. Sepertinya, para menteri-menteri yang sekarang merupakan titipan luar negeri, sehingga Indonesia telah dikendalikan oleh negara barat.

"Rakyat saat ini merasa tidak mempunyai pemimpin. Mereka merasa hidup sendiri. Sengsara sendiri, semakin banyak yang miskin. Keinginan rakyat tak pernah dipenuhi oleh pemerintah dan bahkan para elit politik telah memperkaya diri sendiri, keluarganya dan kepentingan diri sendiri," ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), katanya, pada 2006 total utang luar negeri Indonesia sebesar 132,63 miliar dolar AS. Sedangkan pada 2011 telah menjadi 221,60 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,2 biliun. Utang luar negeri pada 2011 didominasi oleh utang luar negeri dari pemerintah dan bank sentral yang berjumlah 119,56 miliar dolar AS. Sementara utang swasta sebesar 102,04 miliar dolar AS.

Menurutnya, besarnya jumlah utang pemerintah tersebut ternyata tidak menunjukkan korelasi signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi. Indikatornnya ditunjukkan oleh perbaikan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti ketersediaan infrastruktur (energi dan transportasi), pendidikan maupun kesehatan.

Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih juga lebih rendah dibanding Thailand dan Malaysia. Begitu juga dengan daya saing dan kemudahan melakukan usaha (doing business) yang juga masih lebih rendah dibanding negara-negara tersebut.

"Salah satu penyebabnya, karena utang luar negeri Indonesia kebanyakan dipergunakan untuk sektor keuangan diban-ding untuk sektor ekonomi riil," tandasnya.

Sementara itu menurut anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta kebijakan utang luar negeri pemerintah saat ini dinilai dalam posisi rawan. Terutama di tengah kondisi ancaman menghadapi krisis keuangan global.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah melakukan perubahan fundamental pada kebijakan utang. Hal ini harus dilakukan secara keselurahan yang dapat dimulai dari proses penyusunan nota keuangan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2013. (junaedi/aw