| Tanggal : | 01 Oct 2011 |
| Sumber : | Harian Terbit |
JAKARTA - Anggaran studi banding pejabat negara (Presiden, Wakil Presiden, menteri, anggota DPR, dan lainnya) untuk tahun anggaran 2012, menurut hitung-hitungan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) akan naik 5 persen menjadi Rp20,4 triliun dari Rp19,5 triliun pada tahun ini. Jika anggaran ini disetujui, publik tentu akan marah.
"Gila yaaa? Gede banget. Kalau uang 20 triliun rupiah itu dibagikan kepada rakyat, tentu sudah bisa mensejahterakan sekitar 40 juta orang miskin. Uang itu kan bisa untuk memberi bantuan modal kepada UKM, subsidi pupuk untuk petani, bantuan kepada nelayan, dan lainnya. Jika itu dilakukan dengan benar, maka jumlah orang miskin akan berkurang," kata pengamat politik Budyatna menjawab Harian Terbit, Sabtu pagi (1/10).
Itulah sebabnya, mantan Dekan Fisip UI ini meminta agar dana plesiran pejabat negara termasuk para wakil rakyat dihapuskan saja. "Apa mereka mau ya? Menurut saya sih gak bakal mau karena plesiran itu enak sih...".
Selama ini, lanjutnya, studi banding tersebut tidak memberikan manfaat untuk masyarakat. Mereka cuma jalan-jalan, hura-hura untuk kesenangan pribadi. "Mereka yang membawa istri dipergunakan untuk belanja dan yang tidak membawa istri dipergunakan untuk mencari wanita. Bahkan mereka ada yang bermain judi yang difasilitasi oleh cukong-cukong," jelas Budyatna.
Dihubungi terpisah pengamat ekonomi Rizal Ismail mengatakan, sebenarnya, anggaran untuk plesiran pejabat negara itu cukup Rp 15 - 17 trilun saja, tak perlu sampai puluhan triliun, jika para pejabat negara itu memanfaatkan kemajmuan teknologi informasi dan komunikasi yang kini berkembang sangat pesat seperti yang dilakukan pejabat di negara-negara maju saat ini.
"Jika kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan oleh pejabat negara kita, saya yakin anggaran studi banding itu tidak akan naik, malah bisa turun sekitar 10 persen, atau menjadi sekitar Rp15- Rp17 trilyun," kata Rizal.
Dia menegaskan, dengan penurunan anggaran itu, berarti uang negara yang bisa dihemat puluhan triliun. Uang sejumlah itu bukanlah sedikit. Bisa digunakan untuk kepentingan dan menyejahterakan rakyat. "Bisa dipakai untuk membantu pemodal UKM, pembangunan rusunawa untuk orang miskin, atau pendanaan lain yang berkaitan dengan rakyat miskin," tandasnya.
Ia sangat menyayangkan sikap pejabat negara yang lebih mementingkan syahwat pikniknya yang berbalut studi banding itu. Anggaran ini, hanya untuk memuaskan pejabat negara. "Kenapa tidak memaksimalkan teknologi informasi yang semakin canggih," tukasnya.
Menurutnya, para pejabat negara tidak mau melakukan efisiensi tingkat tingkat tinggi dengan kemajuan teknologi itu. Mereka bisa saja melakukan teleconference atau memanfaatkan jaringan internet. Kalaupun studi banding tetap dijalankan, bisa mengurangi anggota rombongan menjadi 2-3 orang saja, itupun untuk hal yang sangat penting jadi tidak harus sampai belasan bahkan puluhan orang dlm satu rombongan dengan kunjungan yang juga jumlah harinya cukup banyak sehingga sangat memboroskan dana rakyat.
"Yang penting juga harus dilihat urgensinya. Perlu tidak studi banding itu karena dari tahun-tahun sebelumnya banyak yang tidak relevan dan hasilnya pun sudah bisa diketahui," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, Ketua FITRA, Ucok Sky Khadafi, menyebutkan, jumlah anggaran study banding terus membengkak setiap tahun. Anggaran ini sebaiknya untuk memberantas kemiskinan.
"Apalagi saya melihat dana yang besar itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Belum lagi, mereka juga mendapat dana harian, akomodasi dan asuransi," tukasnya. (junaedi/tety)
0 komentar:
Posting Komentar