Selasa, 08 Maret 2011

Harga BBM naik, SBY terancam

M Rizal Ismail (Wawancara Harian Terbit)

Tanggal : 08 Mar 2011
Sumber : Harian Terbit


JAKARTA - Harga minyak dunia terus merangkak naik. Kenaikan ini tentu akan berdampak terhadap kenaikan BBM di dalam negeri. Bahkan saat ini telah tersiar harga premium akan dinaikkan menjadi Rp5.000 per liter dari sebelumnya Rp4.500 per liter. Jenis Pertamax dan lainnya sudah naik lebih dahulu. Jika kenaikan BBM dalam negeri tak bisa dikendalikan, rakyat kecil makin susah, tentu akan bisa memicu kerusuhan sosial dan kerusuhan politik.

"Kalau harga BBM tak bisa dikendalikan, lalu semua ahrga kebutuhan pokok naik, tarif angkutan naik, tentu akan membuat rakyat menderita. Situasi ini akan memancing kerusuhan sosial atau kerusuhan politik. Ujung-ujungnya, demo besar-besaran untuk menuntut SBY mundur. Jadi, SBY harus hati-hati dengan harga BBM," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman kepada Harian Terbit, Selasa (8/3).

Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil, mahasiswa dan aktivis siap menyambut kenaikan harga BBM dengan melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran. Mereka menilai, BBM dalam negeri tidak ada urusannya dengan minyak mentah dunia, karena Indonesia memiliki cadangan minyak mentah dan energi yang cukup besar. Hanya saja, pemerintah lalai dan salah dalam menerapkan kebijakan, sehingga ketahanan energy dalam negeri lemah.

"Kami akan sambut kenaikan harga BBM dengan meriah. Harusnya, pemerintah prihatin dengan kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang terus terpuruk tanpa ada solusi pengentasan kemiskinan yang konkret. Pemerintah SBY benar-benar amburadul dan tidak punya grand strategy," kata aktivis 77/78 Indro Cahyo kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa.

Indro mengungkapkan, sebenarnya rencana kenaikan harga BBM sudah lama direncanakan oleh pemerintah. Indikasinya, sejak dua bulan lalu pihak Pertamina sudah mengirimkan dana senilai miliaran rupiah untuk sejumlah universitas atau perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapat, dana tersebut dinamakan "dana untuk mengurangi dampak pengurangan subsidi BBM".

"Pertamina sedang mengkondisikan untuk meredam gejolak massa jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga BBM. Tidak hanya Perguruan Tinggi dan Universitas, pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dikabarkan juga menerima dana tersebut, ada yang secara langsung, ada yang melalui pihak Universitas," ujarnya.

Kendati demikian, Indro optimis apa yang dilakukan oleh Pertamina tersebut tidak akan bisa menahan aksi dan gejolak yang terjadi ditingkat bawah jika terjadi kenaikan harga BBM. "Saya tidak khawatir, karena saya yakin masih banyak kalangan yang benar-benar ingin membela kepentingan rakyat kecil," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengemukakan, sebelum menaikan BBM, sebaiknya pemerintah mensosialisasikan dahulu kepada masyarakat. Selain itu, kenaikan tersebut juga harus ada analisa dampaknya.

"Bila hal itu tidak dipenuhi oleh Pemerintah SBY akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Masyarakat akan bertanya-tanya mengenai kenaikan tersebut dan sebab itu harus ada infromasi yang jelas sehingga rakyat mengerti," tegas Sudaryatmo.

Sudaryatmo berharap, kenaikan BBM tersebut harus ditentukan besaran kenaikan sehingga tidak 'mencekik' rakyat kecil. Dia juga meminta agar kenaikan BBM itu harus dilihat untung dan ruginya, jika lebih banyak ruginya lebih baik kenaikan tidak terlalu besar.

Sementara itu pengamat anggaran negara (State Budget Watch), Ramson Siagian mengingatkan pemerintah untuk tidak membatasi BBM untuk masyarakat atau menaikkan harga kendati sementara ini menghadapi kenaikan harga minyak dunia jauh di atas asumsi APBN.

"Karena kalau pemerintah menempuh kebijakan membatasi suplay BBM untuk masyarakat atau menaikkan harga dikhawatirkan bakal memicu keresahan sosial," tambahnya Selasa.

Ramson, kalau pun nantinya dampak dari kebijakan tersebut akan memicu defisit APBN masih lebih baik daripada memancing keresahan apalagi kalau sampai memicu kerusuhan sosial.

Dia menilai kenaikan harga minyak dunia masih bersifat sementara terkait dengan kerusuhan politik di beberapa negara penghasil minyak di Timur Tengah. "Bisa saja dua bulan ke depan harga minyak dunia turun lagi seiring dengan kondisi politik di Libya sudah pulih dan OPEC sudah menaikkan produksinya."

Dihubungi tadi pagi, pakar Ekonomi Rizal Ismail mengatakan, rencana kenaikan BBM akan berimplikasi besar bagi kalangan dengan ekonomi menengah kebawah. Dampakya, akan terjadi inflasi dan kenaikan sejumlah harga seperti harga kebutuhan pokok, tariff angkutan umum dan listrik, hingga terjadinya penurunan daya beli yang dapat menyebabkan usaha skala kecil dan menengah kolaps.

Dia menuturkan, bila saja pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) memiliki grand strategi untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia dan memiliki program kemandirian dalam mengelola sumber daya energy termasuk BBM, tentu kenaikan harga minyak mentah dunia tidak berdampak besar bagi Indonesia.

"Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden SBY terlalu pro asing. Sejumlah lumbung minyak yang ada di Indonesia dengan kategori cadangan minyak terbesar diserahkan kepada perusahaan asing, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja Pertamina kesulitan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki cadangan energi cukup besar, harusnya bisa menjadi tuan rumah dinegeri sendiri," ujarnya.

Rizal Ismail memprediksi, jika kondisi ini terus bertahan dengan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak, penyelundupan BBM ke luar negeri akan terus meningkat yang berakibat terjadinya kelangkaan BBM didalam negeri." Saat ini, BBM kita 10-12 persen sudah lari ke luar negeri melewati pasar gelap," tuturnya.

Dia menambahkan, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat, kelangkaan BBM akan meluas hingga 15-20 provinsi dan 40-60 persen BBM dalam negeri akan melewati pasar gelap untuk diselundupkan ke luar negeri yang memiliki harga lebih menjanjikan. (junaedi/wilam/arbi)

0 komentar:

Poskan Komentar