Rabu, 02 Maret 2011

Gagal mengatasi antrean di Merak, copot Menhub

M. Rizal Ismail (Pengamat Ekonomi)

Tanggal : 28 Feb 2011
Sumber : Harian Terbit

JAKARTA - Pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni, Banten kacau, amburadul, dan ribuan sopir truk 'menangis' dan menjerit. Kerugian yang diderita akibat antrian truk yang sudah berlangsung selama 20 hari itu diperkirakan lebih Rp 1,5 triliun. Belum lagi kerugian akibat biaya sosial lainnya. Menteri Perhubungan Freddy Numberi dinilai bertanggungjawab terhadap keamburadulan di pelabuhan itu. Politisi Partai Demokrat itu didesak mengundurkan diri dan Presiden SBY mencopotnya.

"Menhub harus mengundurkan diri atau SBY mencopotnya, karena akibat antrean truk itu rakyat kecil, pengusaha, sopir truk dirugikan triliunan rupiah. Kalau beliau tanggap dan memiliki sence of crisis, melakukan antisipasi sejak awal terutama soal kekurangan kapal, tentu kekacauan di Merak itu tidak akan terjadi. Antrian sampai 20 hari semakin membuktikan Menhub dan pejabat Kemenhub tidak peduli dengan penderitaan sopir, rakyat dan pengusaha," kata pengamat ekonomi Rizal Ismail menjawab Harian Terbit di Jakarta, Senin pagi (28/2).

Rizal menyayangkan Presiden SBY tidak segera mencopot menterinya yang tak becus berkerja, dan menteri yang kerjanya cuma duduk dibelakang meja. "Jika menteri seperti ini dibiarkan, tentu akan merusak citra presiden di mata rakyat. Untuk mengangkat citranya, SBY harus mengganti menteri-menteri yang kinerjanya buruk."

Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo, menurutnya, Menteri Freddy Numberi harus bertanggung jawab terhadap terjadinya antrian kendaraan di Merak. Lamanya mengatasi antrian itu semakin membuktikan Menhub tidak memiliki sence of crisis. "Tak heran bila antrean itu terkesan dibiarkan meski sudah 20 hari berlangsung. Kalau beliau dan juga pejabat Kemenhub tanggap, antirian itu tidak sampai berlangsung lama. Apalagi jika dari awal dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kurangnya armada kapal disana akibat masuk dok karena rusak.

Rizal dan Sudaryatmo mengemukakan, di masa lalu, penyeberangan Merak-Bakauheni dan pelabuhan Tanjung Priok tak pernah lepas dari perhatian pemerintah, karena memang kedua pelabuhan itu urat nadi perekonomian nasional. Setiap ada masalah di kedua pelabuhan itu, presiden dan menteri terkait langsung buru-buru menyelesaikannya.

"Sekarang kan tidak. Sopir dan rakyat menderita berhari-hari, pengusaha sudah rugi besar, baru Kemenhub turun dan bergerak untuk menambah kapal. Kenapa tidak dari awal menambah kapal? Ada apa? Apakah gak bisa dari awal mengantisipasi kapal-kapal yang akan masuk dok, sehingga tidak terjadi kekurangan kapal di Merak? Saya kira aneh jika soal kecil ini tak bisa diatasi," kata Rizal.

Sudaryatmo mengemukakan, seharusnya Menhub dan Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso bisa mengantisipasi apabila ada kapal-kapal rusak sehingga tidak terjadi kekurangan kapal di Merak. Kalau begini berarti pemerintah kurang mempunyai rasa ke-pedulian terhadap angkutan barang," kata Sudar-yatmo dihubungi terpisah tadi pagi.

Seharusnya, Menteri Perhubungan bisa menyediakan kapal-kapal pengakut cadangan, bukan dibiarkan saja. Padahal di sana terdapat puluhan operator swasta yang bisa menyediakan kapal cadangan, namun nyatanya tidak diijinkan masuk ke Pelabuhan.

Sebelumnya, Ketua Organda Pelabuhan, Gemilang Tarigan, memprediksi kerugian yang ditanggung akibat kemacetan di tol menuju Pelabuhan Merak, Banten, akan sangat besar. "Kita sudah tidak tahu lagi siapa yang punya atensi atas fenomena ini. Sudah pepesan kosong semua kata-kata Presiden," cetus Gemilang, Sabtu (26/2).

Ia menghitung dalam satu armada, operasi biasanya menghabiskan biaya Rp750 ribu sampai Rp1 juta per unit kendaraan. Dari rata-rata Rp1 juta saja, 30%-40% di dalamnya merupakan pemasukan bagi pengemudi yang bertugas.

Gemilang mengakui untuk bahan-bahan sembilan bahan pokok (sembako) yang mengalami keterlambatan serta buah-buahan sudah pasti akan mengalami kerugian. Hal ini tidak bisa dikendalikan oleh pengusaha angkutan sekaligus menjadi polemik karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. "Kerugian triliunan rupiah."

Para sopir pun menjerit. Selain tak mendapat uang, uang saku mereka pun habis untuk beli makanan selama menunggu antrian. "Dimanakah semua pejabat yg berkompeten sampai kendaraan kendaran ini mesti antri sampai para sopir menjadi stress dan mengamuk? Belum lagi kerugian yang ditimbulkan jika bahan bahan yang dimuat itu membusuk dan rusak karena kelamaan dalam antrian," ujar seorang facebooker.

Facebooker lain menyebut, sudah waktunya SBY mempertimbangkan mengganti Menteri Perhubungan atau pejabat yg bertanggung jawab atas kelengahan dan kegagalan mengantisipasi jumlah Mobil yang menyeberang di pelabuhan ini. "Dengan tidak adanya sangksi yang jelas inilah akhirnya pejabat-pejabat Publik cenderung bekerja tanpa rasa bersalah, meskipun sudah membuat rugi warganya sendiri sampai stress para sopir."

Seharusnya kan, kata mereka, Kemenhub dan Dirjen Perhubungan Darat dapat lebih mengantisipasi hal ini sehingga kejadian serupa tidak berulang ulang dan tidak merugikan pengusaha, Sopir dan warga masyarakat. "Dirjen Perhubungan Darat jangan tidur dong...". (junaedi/negara)

0 komentar:

Poskan Komentar