Sabtu, 17 Juli 2010

Mr SBY lebih memilih selamatkan dirinya

Tanggal : 17 Jul 2010
Sumber : Harian Terbit


JAKARTA - Pemerintah dinilai lumpuh dan tidak berwibawa dalam mengendalikan kenaikan harga-harga. Juga dinilai tidak menguasai ekonomi Indonesia secara penuh. Hanya sebagian kecil saja yang dikuasai. Tidak seperti Malaysia yang bisa mengendalikan harga dan mampu menjamin produksi, kualitas, pemasaran, dan pasar yang kuat.

"Indonesia? Tidak punya wibawa sama sekali. Tidak bisa mengendalikan pasar. Tidak mampu mengintervensi harga-harga, lemah dalam menentukan harga. Ini sama saja pemerintah lumpuh," tandas pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, saat dihubungi Harian Terbit, sabtu (17/7), di Jakarta.

Menurutnya, semua itu penyebabnya karena tidak adanya kestabilan politik. Polisi kita main cakar-cakaran sehingga memunculkan konflik-konflik. Ini yang membuat Presiden SBY terjebak untuk menyelamatkan diri. Tidak ada waktu untuk mencurahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat. Tidak ada waktu untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang kian membelit. "Waktunya habis untuk menyelamatkan diri," tukasnya.

Menteri perdagangan dan menteri perekonomian juga tidak mampu menjalankan fungsinya untuk mengendalikan pasar. Sama seperti Presiden, yang tidak memiliki waktu untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Waktunya habis untuk membahas hal-hal yang bukan wewenangnya di DPR. "Berapa kali dipanggil DPR untuk membahas dan mengkaji undang-undang. Untuk apa dipanggil. Bukankah sudah ada perwakilan fraksi-fraksi di DPR. Jadi kapan ada waktu untuk memikirkan ekonomi rakyat," tandasnya.

Operasi pasar yang digelar juga tidak akan menjanjikan. Itu hanya buat pamer pada rakyat bahwa pemerintah peduli dan punya cara tersendiri untuk mengatasi kenaikan harga. "Berapa komoditi yang di-OP? Apa semua dikontrol? satu dua komoditi saja tidak bisa mengontrol. Bulog yang hanya fokus pada beras saja tidak bisa mengontrol harga beras," ujarnya.

Politisi kita, lanjut Arbi, diminta untuk tidak lebih mengedepankan ego kepentingan partainya. Kondisi seperti ini justeru membuat perekonomian tidak baik. Produsen jadi seenaknya menaikkan harga jika dinilai kerugian sudah di depan mata. "PLN katanya rugi, tinggal naikkan saja TDL, Pertamina merugi, ya tinggal naikkan saja harga BBM. Begitu seterusnya," ujarnya.

Hal senada dikemukakan pengamat politik Boni Hargens, menurutnya, pemerintah saat ini sedang asyik dengan dirinya sendiri sehingga tidak memperhatikan nasib rakyat yang sedang kesusahan akibat kenaikan harga sembako dan harga lainnya.

"Sebenarnya Presiden SBY sudah mengetahui adanya kenaikan harga-harga sembako ini. Namun karena dianggap tidak penting, sehingga dibiarkannya saja," kata Boni.

Mereka menganggap, urusan penurunan harga ini tidak mudah, karena membutuhkan koordinasi dengan menteri-menterinya terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang cukup. Sementara, saat ini para menteri-menteri sedang sibuk dengan masing-masing partainya. "Mana ada waktu mereka melakukan koordinasi untuk mengurusi rakyat kecil ini. Mereka sedang terlena dengan kesibukan dan kepentingan diri sendiri," tegas Boni.

Padahal, tandasnya, rakyat miskin saat ini sedang meronta-ronta minta tolong karena harga sembako menjadi naik. Bukan itu saja, bahkan listrik dan kebutuhan hidup lainnya pun ikut naik.

"Rakyat sudah jatuh ketiban tangga lagi, dua atau tiga kali jatuhnya. Sedangkan bagi elit politik dengan kenaikan harga itu tak menjadikan masalah karena tak berpengaruh terhadap kehidupannya," tuturnya.

Pendapatan elit politik, katanya, berlipat-lipat lebih besar dari rakyat miskin. Semua kenaikan harga dianggap biasa, namun bagi rakyat miskin tidak demikian. "Banyak rakyat miskin yang stress, ada yang gantung diri, mengganti kembali bahan bakar dari gas ke kayu serta ada yang membuang anak-anaknya karena tidak bisa membiayai hidupnya, ini ironis," tegasnya lagi.

Sementara itu, pengamat ekonomi Rizal Ismail mengemukakan, kenaikan TDL tak urung membuat harga sembako semakin mencekik leher masyarakat kelas bawah. Akibat 'cekikan' ini makin banyak rakyat yang senggsara. Karenanya pemerintah harus mengkaji ulang kenaikan TDL itu.

"Kenaikan TDL ini berimbas sedikitnya pada 20 sektor. Tidak hanya sembako, tapi juga transportasi, biaya kesehatan, dan lainnya. Jika ini tak ditangani, akan terjadi inflasi," tandasnya saat dihubungi Harian Terbit, Sabtu (16/7), di Jakarta.

Dihubungi terpisah, Revrisond Baswir menandaskan, satu-satunya cara untuk menghentikan harga-harga yang semakin menggila, ya dengan membatalkan kenaikan TDL itu. "Tidak ada cara yang lain. Ini yang paling pokok," katanya.

Menurut Rizal Ismail, seharusnya kenaikan TDL itu tidak akan terjadi jika saja manajemen PLN yang bobrok segera dibenahi. Ini persoalan klasik yang hingga kini belum mendapat jawaban pasti. "Inilah bentuk arogansi menteri ESDM yang tidak mau membenahi persoalan ini," ujarnya.

Meski pemerintah melakukan operasi pasar, menurutnya, tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga sembako. Mengingat apa yang dilakukan pemerintah itu menjelang bulan puasa, yang biasanya harga ikut membumbung. (tety/junaedi)

0 komentar:

Poskan Komentar