Sabtu, 26 Juni 2010

Sembako Menggila, Pemerintah `CueK`

Tanggal : 25 Jun 2010
Sumber : Harian Terbit


JAKARTA - Pengamat ekonomi MRI Research Rizal Ismail mengatakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Surat Izin Mengemudi (SIM), sembilan bahan pokok (sembako) menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk pro rakyat. Akibatnya saat ini masyarakat mulai menjerit dengan kenaikan harga-harga tersebut.

"Pemerintah sekarang tidak memikirkan nasib rakyatnya. Mereka hanya memikirkan pada sektor-sektor keuangan, saham, pembangunan mal-mal yang semuanya bersinggungan dengan pemodal asing. Ketika terjadi inflasi, otomatis bisa mening-katkan harga-harga kebutuhan masyarakat," kata Rizal, kepada Harian Terbit, Jumat (25/6).

Menurutnya, semua sektor menjadi naik, seperti biaya tranfortasi,TDL, serta SIM. Otomatis hal itu akan menaikkan harga sembilan pokok (sembako) yang merupakan kebutuhan masyarakat.

"Dalam hal ini, pemerintah tidak memperhatikan pelayanan publik. Rakyat disuruh tetap bersabar dengan kenaikan harga-harga tersebut," tegasnya.

Pemerintahan saat ini, menurutnya, belum menunjukan 'gebrakan' yang berarti dalam pembangunan Indonesia. Hingga sampai saat ini pemerintah belum membangun industri-industri yang memberikan keuntungan untuk masyarakat.

"Pemerintah hanya memikirkan pemodal-pemodal asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Apabila hal itu dibiarkan akan menyengsarakan rakyat Indonesia," jelasnya.

Menurut aktivis Petisi 28 Haris Rusly masyarakat perlu menolak kenaikan harga TDL, SIM dan sembako. Pemerintah seharusnya bisa menurukan harga kebutuhan pokok masyarakat ini.

"Kenaikan harga-harga tersebut salah satunya disebabkan banyaknya koruptor di Indonesia. Untuk itu, kami berharap agar para pencuri uang rakyat tersebut agar segera ditangkap," tegas Haris.

Pihaknya, kata Haris telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN untuk meminta agar harga TDL tersebut tidak naik. Dalam aksi unjuk rasa itu melakukan pembakaran struk rekening listrik.

"Kenaikan seperti itu telah menyengsarakan rakyat. Seharusnya Presiden bisa mengatasinya," tutur-nya. (junaedi)

0 komentar:

Poskan Komentar